Audiensi Dengan Mendes PDTT, Kapolri Pastikan Pendampingan Edukasi Dana Desa

HANTANEWS.ONLINE JAKARTA –

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terima audiensi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

Kesempatan tersebut, Sigit pastikan, seluruh personel kepolisian bakal lakukan pendampingan dan edukasi kepada Kepala Desa (Kades) terkait penggunaan dana desa.

“Dalam keterangan tertulisnya Ada edukasi dengan Polri serta para Kades berkaitan dengan kegunaan penyimpagan dana desa dan ada sanksinya,” kata Sigit.

Menurut Sigit, pendampingan serta edukasi terkait penggunaan dana desa tersebut dilakukan oleh kepolisian untuk memastikan implementasi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik,menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa.

“Kami akan berikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar, juga terlindungi. Perlu sosialisasi dengan para kades melalui Vccon, silahkan dimanfaatkan kami akan dampingi,” ujar Sigit.

Selain penggunaannya sesuai dengan tujuan, Sigit juga menyebut, dengan pendampingan tersebut,untuk nimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana tersebut.

Mantan Kabareskrim Polri menyatakan, seluruh pihak terkait juga bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) serta mengawal penggunaan dana desa. Dimana aplikasi tersebut merupakan pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.

“Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silahkan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas,” ucap mantan Kapolda Banten

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada TNI,Polri yang selama ini sudah terlibat aktif serta membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

“Terima kasih atas dukungan dalam pengawasan dan pendampingan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penyaluran BLT jadi percaya diri,tidak khawatir dengan adanya pendampingan personil Polri berserta TNI,” katanya.

Ia juga meminta dukungan pendampingan dan pengawasan dana desa tahun 2022 di 74.841 desa. Tak hanya itu, Abdul Halim menyatakan ada desa yang memiliki potensi wisata juga memerlukan pendampingan dan pengawasan oleh Polri.

“Mohon dukungan pendampingan, pengawasan tahun 2022,.untuk penggunaan dana desa. Ada desa wisata yang perlu dikoordinasikan dengan Polri,” tutup Abdul Halim.

(Yon)